Dewas KPK Tolak Mobil Dinas, Anggota DPR: Kembalikan Anggarannya, Gitu Aja Kok Repot
Dewas Pengawas (Dewas) KPK menampik mobil dinas eksklusif yang sudah dibujetkan. Anggota Komisi III yang Sekjen PPP Arsul Sani memiliki pendapat, penampikan itu tidak perlu menjadi masalah.
"Jika tidak ingin ya tak perlu diwujudkan. Kembalikan saja pos bujetnya ke Kemenkeu. Begitu saja kok ribet," tutur Arsul Sani ke reporter, Jumat (16/10/2020).
Untuk Komisi yang berpartner kerja dengan KPK, Arsul memandang Komisi III sudah jalankan pekerjaannya mengulas bujet yang disodorkan KPK.
Sesaat berkaitan penampikan, hal tersebut tidak lagi kepentingan komisi III, tetapi internal KPK sendiri.
"Dewas KPK menampik bisa mobil dinas, karenanya kepentingan internal KPK," sebut Arsul Sani.
Arsul menyebutkan memberikan seutuhnya keputusan berkaitan mobil dinas di KPK.
artikel lengkap mengenai judi togel online "Mobil dinas dapat disodorkan pergantiannya lewat bujet tahun selanjutnya. Masalah sesudah bujetnya disiapkan ingin dipakai apa tidak, atau ingin dipakai di bawah plafon bujet yang disiapkan, ya, itu terserah mereka yang di KPK," pungkasnya.
Awalnya, Ketua Dewan Pengawas Komisi Pembasmian Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan menampik bila diberi mobil dinas. Dalam batas bujet yang disodorkan KPK ada mengajukan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan petinggi eselon I serta II.
"Kami dari Dewas tidak sempat menyarankan diselenggarakan mobil dinas untuk Dewas. Kami tidak paham saran darimanakah itu, jika betul, kami Dewas punyai sikap menampik pemberian mobil dinas itu," tutur Tumpak waktu diverifikasi, Kamis (15/10/2020).
Tumpak menjelaskan, dianya serta anggota Dewan Pengawas yang lain telah memperoleh sokongan transportasi yang ia rasa cukup. Jadi, ia pastikan tidak ingin memakai uang negara untuk penyediaan mobil dinas.
"Kami menampik, mengapa? Sebab berdasar Perpres mengenai Pendapatan Dewan Pengawas telah ada diberi sokongan transportasi, telah cukup itu. Demikian sikap kami," katanya.
Ia menjelaskan, pembicaraan masalah penyediaan mobil dinas untuk komisioner instansi anti-korupsi telah ada waktu KPK baru saja dibuat. Tumpak sendiri adalah Komisioner KPK jilid I.
"Jika bertanya pengalaman saya dahulu, waktu pimpinan KPK jilid pertama kali, kami menampik pemberian mobil dinas. Saya saksikan pimpinan-pimpinan sesudahnya sama, jadi jika lah itu betul, baru kesempatan ini pimpinan dikasih mobil dinas," kata Tumpak.
Awalnya, bekas Wakil Ketua Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) Saut Situmorang pastikan waktu dianya masih menahkodai instansi anti-korupsi, tidak sempat ada pembicaraan masalah mengajukan mobil dinas untuk beberapa pimpinan serta barisan sistematis KPK yang lain.
"Jika mobil, kita tidak ulas di (pimpinan KPK) jilid IV. Permasalahan mobil tidak penting, agar negara tak perlu pusing mengurus mobil," tutur Saut waktu diverifikasi, Kamis (15/10/2020).
